Masyarakat dan Demokrasi

Nama: Mukhammad Sulthoni Firdaus

Kelas: E3

Nim: B05219030

Matakuliah: Media dan Kritik Sosial

Media Dan Ktitik Sosial

kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat[1].Dalam konteks inilah kritik sosial merupakan salah satu variabel panting dalam memelihara sistem sosial. Berbagai tindakan sosial ataupun individual yang menyimpang dari orde sosial maupun orde nilai-moral dalam masyarakat dapat dicegah dengan memfungsikan kritik sosial. Dengan kata lain, kritik sosial dalam hal ini berfungsi sebagai wahana untuk konservasi dan reproduksi sebuah sistem sosial atau masyarakat[2].

Dalam arti bahwa kritik sosial menjadi sarana komunlkasi gasan-gagasan baru sembari menilai gagasan-gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial dalam kerangka yang demikian berfungsi untuk membongkar berbagai sikap konservatif, status quo dan vested interest dalam masyarakat untuk perubahan sosial.

Kritik sosial dalam pengertian yang terakhir ini sering muncul ketlka masyarakat atau sejumlah orang atau kelompok sosial dalam masyarakat menginginkan suasana baru, suasana yang lebih baik dan lebih maju, atau secara politis, suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Perspektif kritik sosial yang demikian lebih banyak dianut oleh kaum kritis dan strukturalis. Mereka mellhat bahwa kritik sosial adalah wahana komunlkatif untuk suatu tujuan perubahan sosial[3].

Media dapat dipahami sebagai sebuah titik pertemuan dari banyak kekuatan yang berkonflik dalam masyarakat modern, dan karena itu tingkat kerumitan isu dalam media tinggi. Hubungan antara pemerintah dan media dan politik, dan media dengan masalah globalisasi dan lokalitas, keduanya menjadi hal yang controversial dalam kajian media umumnya (Koike: 2002:13 -14)[4]. Penggambaran tentang bagaimana media berandil dalam meruntuhkan system politik Orde Baru pada Mei 1998. Koike mengidentifikasi peranan politis media dalam gerakan reformasi menentang pemilik stasiun televisi, di mana anak -anak Suharto dan kroninya. Teknologi mutakhir semacam internet memmainkan peranan sangat besar dalam mendukung reformasi dan g erakan demokrasi. Contoh email yang ditulis oleh George Aditjondro yang dipublikasi dalam sebuah website oleh orang-orang Indonesia di Jerman.  Komunikasilahir lewat proses interaksi. Sedangkan proses interaksi melibatkan orang lain atau kelompok. Dari proses interaksi itulah manusia saling belajar dengan yang lainnya guna memahami realitas hidupnya. Dengan demikian kenyataan itu sendiri dibentuk lewat proses inter subyektivitas antar masing-rnasing peserta komunikasi (communicate) saling membuka din satu sarna lain secara ernphatik dan sirnpatik. Dan interaksi inilah, bahasa scbagai struktur yang diobyektivikasi timbul. Sedangkan bahasa dan kornunikasi sendiri merupakan: "The central process by which inter subjective meaning can be constructed" (Dissayanake, 1988:51)[5]. Manusia akan terus berada dalam proses "menjadi" - menurut sudut pandang fenornenologi - jika diantara manusia atau peserta komunikasi mengkonstruksi realitas dunianya secara bersama dan bersifat dialogis. Namun trend masyarakat yang tadinya berada pada posisi Gemein schaft segera berubah kompleks menjadi Gesell schaft. Jaringan dan pola komunikasi tidak lagi lewat "tatap muka" (face toface communication) tetapi sudah menjadi "kornunikasi bermedia" (mediated communication) dengan segala bentuk teknologi komunikasinya yang serba ragam. Masalah segera muncul karen a media massa - kenyataannya - dimanfaatkan oleh berbagai kelompok sosial, termasuk pemerintah yang memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya unsur kepentingan yang berbeda. Adanya unsur kepentingan yang ada di balik operasi media, telah menjadikan media sendiri sebagai alat "rnanipulatif', dan bersifat 'memihak'. Realitas atau peristiwa yang dikonstruksikan media menghasilkan pseudo-events (peristiwa rekaan) sehingga mendistorsi realitas itu sendiri.

Mengapa media didistorsikan dan dirnanipulasi? Sebab kata C. Wright Mills (1 (1959) : "The mass mediafulfill significant needs for the individual- to give him identity, aspirations, and techniques (or their realization and escapefrom the consequences of disappointed aspirations. All this permits the elite that controls the media to control the behavior of the mass" (Gerald Zaltnian. 1998:221).

Konglomerasi kekuasaan dan konglomerasi kekayaan - yang tumbuh sebagai kekuatan dan penekan pembangunan berusaha keras unruk memaparkan status quo. Semua kekuatan masyarakat baik yang berada di ormas, orpoJ keJompok profesi dan kelompok penekan lainnya, dibuat "mandul' lewat alur komunikasi yang searah dan tersentralisasi.

Akibatnya. komunikasi bersifat mono log, bukan dialog. Sifat komunikasi mono log kata Richard L. Johatmesen (1983 52 - 54) ditandai dengan sifat pesan yang berpusat pada diri pribadi (self centeredness) melakukan tipu muslihat dalam pesan (deception); pesan diarahkan guna menciptakan dominasi dan eksploitasi terhadap semua khalayak yang bisa mendetahilisasi keadaan; pesan komunikasi ditujukan guna memperoleh keuntungan (profit) sesuai dengan kehendak peJaku komunikasi. Lebih lanjut Richard Johannesen menyatakan komunikasi mono log sebagai berikut:
A person employing monologue seeks to command. coerse. manipulate, conquer. dazzle, deceive, or exploit. Other persons are viewed as 'things to he exploits solely for the communicator's self serving purpose, they are not taken seriously as persons. Choices are narrowed caters message, not on the audiences real needs. The core values, goals, and policies espoused by the communicator are impervious 10 influence exerted by the receivers. Audience feedback is used only tofurther the communicator purpose (1983:53)[6]. Teknik-teknik persuasi, propaganda dan pembcrian informasi politik atau budaya "meminta petunjuk" adalah gambaran dominan proses komunikasi yang bersifat searah dan mono log. Suara media massa lebih didornmasi 'suara pejabat' daripada "suara rakyat" Darnpak komunikasi monolog telah melahirkan sejumlah masalah khususnya dalam pernbentukan budaya komunikasi politik masyarakat.

Masyarakat dan Demokrasi

Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi juga membuktikan pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat. Masalah-masalah yang dihadapi dimusyawarahkan bersama. Keputusan-keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama. Kemungkinan terjadinya konflik antar warga masyarakat ditekan.

Pentingnya budaya demokrasi dalan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut :

1.     Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih

2.     Budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warganegara karena Negara demokrasi mengakui supremasi hukum.

3.     Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dulu, tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain karena para pengusaha sering merasa terganggu kekuasaannya. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para pengusaha bersikap demikian

4.     Memungkinkan satiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein ataudemos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. 

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri, unsur-unsur tersebut adalah:

a)     Negara Hukum ( Rechtsstaat dan Rule Of Law) 

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari rechtsstaat dan rule of law. Konsepsi perlindungan hukum bagi warga Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia 

 

 

 

b)   Masyarakat Madani (Civil Society)

Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpatisipasi aktif serta masyarakat egalier. Menurut Gellner, masyarakat madani bukan hanya merupakan syarat penting bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inhern baik secar internal maupun secara external. 

 

c)    Insfrastruktur Politik

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik(political party), yaitu  kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai, cita-cita yang sama. Kelompok gerakan (movement group), yaitu merupakan sekumpulan orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan ( Pressure/inters group), yaitu sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria professionalitas dan keilmuan tertentu.

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian[7]

 

 

 

 

 

---

[1]Baca artikel Akhmad Zaini Abar, "Kritik Sosial, Negara dan Demokrasi", Republika, 8 Maret 1994. 

[2]Pengenian lain tentang kritik sosial mi- salnya dapat dlbaca tulisan Astrid 8. Susanto, "Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masya rakat dan Negara", Prisma, No. 10, Oktober 1977. 

[3]'Lihat Thomas B. Farreil and James A. Aune, "Critical Theory and Communication: A Selective Review", Quarterly Journal of Speech 65 (1979). 

[4]Koike, Makato, Globalizing Media and Local Society in Indonesia, makalah dalam workshop 13- 14 September 2002 (Leiden, Nederland, dalam IIAS News, 2002). 

[5]Dissanayake, Wimal. 1988. Communication Theory: The Asian Perspective. Arnie, Singapore


[6]Johannesesn, Richard L. 1983. Etthic in Communication. Weveland Press, lllionis


 

[7]http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf